Wacana tentang PPN atas jasa pendidikan diyakini bertentangan dengan cita-cita bangsa

Wacana-tentang-PPN-atas-jasa-pendidikan-diyakini-bertentangan-dengan-cita-cita-bangsa

Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menolak rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas layanan pendidikan atau sekolah.

Dia menolak karena dia percaya bahwa pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia dan tujuan administrasi negara yang dijamin secara konstitusional.

“Jika jasa pendidikan dikenakan pajak, itu bertentangan dengan cita-cita fundamental kita

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atas dasar keadilan sosial,” kata Hetifah dalam keterangannya, Sabtu (12 Juni 2021).

Baca juga: Rencana Pemberlakuan PPN Sembako: Presiden PKS: Rusak Rasa Keadilan

Rencana pemerintah itu diterbitkan menyusul terbitnya draf revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Hetifah mengatakan, saat ini banyak sekolah yang kesulitan menjalankan kegiatan usahanya

tanpa membayar pajak.

Ia menyayangkan dana BOS yang masih belum mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

“Banyak guru honorer yang belum mendapatkan gaji yang layak. Tidak jarang orang tua siswa memungut biaya tersebut,” ujarnya.

Baca juga: Pemungutan PPN Tambah Beban Sekolah

Dalam konteks ini, Hetifah menambahkan, kondisi tersebut berpotensi memburuk jika dikenakan PPN.

Dia menyadari bahwa pemerintah membutuhkan banyak uang untuk berkembang selama pandemi.

“Kemarin saya baru mengikuti program bersama Kemendikbud. Banyak anggaran telah dipotong untuk menangani pandemi. Selain itu, penerimaan pemerintah juga lebih rendah,” ujarnya.

Namun, hal itu tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk memungut pajak pada sektor pendidikan, menurut Hetifah.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan dan tidak memungut pajak.

Baca juga: Rencana Sembako Dikenakan PPN, Pimpinan DVR Serukan Pemulihan Ekonomi Tanpa Membebani Penduduk

Ia menyarankan jika pemerintah ingin menggali sumber pendanaan, bisa melalui sektor lain seperti pengenalan pajak progresif.

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id

Thanks for Reading

Enjoyed this post? Share it with your networks.